Landasan Struktural Politik Luar Negeri Indonesia

Mencontek Official

Politik luar negeri suatu negara merupakan cerminan dari identitas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh negara tersebut. Bagi Indonesia, landasan struktural politik luar negeri terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi pijakan dalam menjalin hubungan internasional. Pasal yang menjadi landasan ini adalah Pasal 11 UUD 1945.

Pasal 11 UUD 1945: Kedaulatan Negara dalam Berdiplomasi

Pasal 11 UUD 1945 mengatur tentang peran serta Indonesia dalam kancah internasional. Ayat (1) dari pasal ini menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berwenang membuat perjanjian dengan negara lain. Hal ini menegaskan kedaulatan Indonesia dalam berdiplomasi dan menjalin kerjasama internasional.

Implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Indonesia menganut prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Artinya, Indonesia bebas menentukan sikap dan kebijakan dalam hubungan internasional tanpa terikat oleh kepentingan blok manapun. Prinsip ini juga mencerminkan sikap aktif Indonesia dalam berpartisipasi pada berbagai kerjasama internasional yang saling menguntungkan.

Landasan Idiil dan Operasional

Selain landasan konstitusional, politik luar negeri Indonesia juga berpijak pada landasan idiil dan operasional. Landasan idiil merujuk pada nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia, seperti Pancasila dan Trisakti, yang menjadi dasar dalam setiap kebijakan luar negeri. Sementara itu, landasan operasional berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan luar negeri dalam praktik diplomasi sehari-hari.

Kesimpulan

Landasan struktural politik luar negeri Indonesia yang tercantum dalam Pasal 11 UUD 1945 merupakan fondasi yang kuat bagi Indonesia untuk berinteraksi dan berkontribusi secara aktif dalam komunitas internasional. Dengan prinsip bebas aktif, Indonesia terus berupaya untuk memperkuat kerjasama internasional yang berlandaskan pada nilai-nilai universal dan kepentingan bersama.

Also Read

Bagikan:

Tags

Tinggalkan komentar